Ke Mana Arah PDAM?

KABARKAMI. Kalau kesuksesan sebuah perusahaan diukur dari jumlah keluhan pelanggannya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi perusahaan tersukses. Catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan, per 2017, ada sekira 10.000 keluhan pelanggan ditujukan ke perusahaan yang eksis di 378 daerah tersebut.

Keluhan pelanggan sangat banyak, menurut data YLKI. Rata-rata pelanggan mengeluhkan soal kualitas air, kesinambungan aliran air, kebocoran pipa, dan perubahan tarif secara sepihak.

Kalau kesuksesan sebuah perusahaan diukur dari kompleksitas masalah yang menerpanya, PDAM kembali menjadi yang tersukses. Bagaimana tidak, masalah yang menerpa PDAM datang dari internal dan eksternal. Rumitnya, masalah itu terawat bertahun-tahun.

Masalah internal PDAM saling berkait antarbagian. Di lapangan, banyak terjadi kebocoran pipa yang menyebabkan pelayanan terhambat. Pelayanan yang terhambat mempengaruhi keefektifan penagihan kepada pelanggan. Penagihan yang tidak efektif mempengaruhi arus kas perusahaan. Arus kas yang lemah menyebabkan perusahaan sakit. Padahal biaya operasional PDAM cukup besar: gaji, biaya pemeliharaan, dan lainnya.

Data dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) 2017 menerangkan: dari 378 PDAM di seluruh wilayah Indonesia, ada 209 yang sehat, 103 kurang sehat, dan 66 sakit. Ukurannya dilihat dari sisi internal perusahaan: kinerja keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Masalah eksternal PDAM lebih ribet. Tarif air ditentukan oleh DPRD. Tarik-menarik kepentingan pun terjadi. PDAM jadi “sapi perahan” para politikus. Ditambah lagi kondisi daerah yang tidak sama, itu turut mempengaruhi kinerja PDAM setempat. Pemerintah Daerah (Pemda/Pemkot) juga sebagai atasan PDAM tidak pernah melakukan investasi berarti untuk memperbaiki PDAM.

Ke mana arah PDAM? Entahlah. Tapi melihat begitu pentingnya air bagi kehidupan -serupa listrik yang ditangani PLN-, opsi PDAM dibawahi Kementerian BUMN layak dipertimbangkan. Tidak seperti sekarang, PDAM dibawahi Pemda yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri; sebagai pendamping teknis, PDAM dipandu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Foto: Kantor PDAM Makassar jaman dulu (dok. Museum Kota Makassar)

About fachrul khairuddin

View all posts by fachrul khairuddin →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *