The Debtfather

“Takut itu manusiawi. Semua manusia pasti punya rasa takut. Kalau ndak punya rasa takut, itu lebih cepat mati.” (Jemmy Tatto)

Uang adalah salah satu alat penggerak ekonomi nasional. Secara bisnis, pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola uang adalah bank. Makanya, bank harus ekstra hati-hati dalam mengelola uang, termasuk yang mereka kelola melalui sistem kredit. Pun sudah berhati-hati, bank tetap saja menemui fakta adanya debitur-debitur nakal yang tidak mau membayar kreditnya. Untuk mengatasi itu, bank pun memakai jasa The Debtfather, kelompok penagih.

Di Jakarta, kelompok penagih didominasi orang-orang Ambon. Mereka besar dan terorganisasi. Orang-orang Ambon terpilih karena fisik mereka yang besar, sangar, dan tentu saja karena keberanian mereka. “Dari dulu kala orang Ambon itu selalu dipakai. Mau tentara, mau apa. Kenapa? Karena keberaniannya,” kata Ferry Lasatira, lelaki tua yang telah menjadi kolektor sejak 1980-an.

Ferry juga mengenang kondisi bisnis penagihan saat ini. Dulu katanya, waktu jaman orde baru, hukum masih abu-abu. Cara menagih pun terbiasa pakai kekerasan. Sekarang, setelah reformasi, hukum sudah menjadi penglima. Cara menagih pun ‘tak bisa seperti dulu. Harus memperhatikan hukum yang ada.

Karena hukum sudah menjadi panglima, kelompok penagih pun lebih banyak menggunakan teknik bertahan dalam melakukan penagihan. Teknik bertahan maksudnya mereka menetap di tempat debitur sampai beberapa jam, bisa seharian, bahkan bisa sampai menginap. Tujuannya agar debitur dan keluarganya merasa tidak nyaman dan lalu mau menyelesaikan urusannya. Kalau dianggap perlu, mereka akan melakukan penyitaan aset.

“Biasanya kita terima satu kasus. Setelah itu kita briefing, kita atur anak-anak. Yang mana yang punya skill, kita kasih maju. Caranya beda-beda. Ada yang untuk bicara; ada yang untuk pasang badan saja, diam. Semua yang ada di situ punya peran untuk membuat debitur tidak nyaman. Saat debitur tidak nyaman itulah baru kita ajak untuk selesaikan dia punya masalah. Kalau debiturnya agak bandel, kita kerahkan banyak orang. Bisa sampai ratusan. Selalu kita juga jaga-jaga jangan sampai nanti debitur bikin perlawanan. Makanya ada tim yang selalu back up dari luar dan bawa alat. Alat yang biasa kita pakai parang,” kata Jemmy Tatto, kordinator kelompok penagih bersuku Ambon.

*****

Dalam menjalankan bisnis penagihan, Jemmy kerap mendapatkan saingan dari kelompok lain, entah sesama suku Ambon sendiri, seperti kelompok John Kei atau dari suku lainnya, seperti kelompok Basri dari Makassar. “Kita bisa punya nama tidak lepas dari dunia persilatan. Jadi, kita bisa eksis kalau kita berbuat. Harus ada action di situ. Di mana ada yang lebih jago, kalau dari bawah ada yang bisa kalahin dia, dia bisa naik. Saya pernah berkelahi dengan John Kei dan Basri. Cari poin istilah kami. Dari situlah, pekerjaan bakalan banyak,” kata lelaki yang sudah 16 kali masuk penjara itu.

Persaingan beberapa kelompok penagih mendapat perhatian Marsyel Ririhena. Dia pun membuat sebuah perusahaan yang mengordinasi beberapa kelompok penagih. Tujuan perusahaan ini adalah sebagai penghubung antara kelompok penagih dengan klien-klien besar yang bisa bekerja secara profesional dan memberikan imbalan yang layak. “Dunia collecting itu selalu akan berbenturan dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. Kalau sudah makin tinggi tagihannya, ya, grup-grup besar itu kan. Anak-anak lapangan kan tidak mengerti kayak gitu kan; mereka tidak punya kesempatan bergaul dengan grup-grup besar ini,” kata Marsyel.

“Saya, dengan latar belakang saya, punya kesempatan bergaul dengan mereka (grup-grup besar). Saya me-manage kordinator-kordinator seperti bung Jemmy agar mereka punya klien yang lebih baik dan profesional sehingga tidak menganggap mereka sebagai preman sembarangan,” terang Marsyel yang juga sangat ahli bela diri silat.

*****

Terkait eksistensi kelompok penagih, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) telah banyak menerima laporan terkait aksi-aksi mereka. LBHI menjelaskan bahwa dari sisi perdata, pihak yang wanprestasi adalah debitur, tapi cara penyelesaian untuk kasusnya harus dengan cara perdata, bisa melalui jalur mediasi dengan cara pembayaran cicilan ringan. Dari sisi pidana, debt collector biasa melakukan tindakan intimidasi, menekan atau melakukan sikap-sikap yang mengganggu. Ini jelas melanggar hak asasi manusia juga.”

“Sebenarnya pihak debt collector tidak bisa melakukan intimidasi, tapi itu mereka lakukan karena ada tuntutan dari pihak klien, biasanya bank. Makanya pihak bank harus bertanggungjawab penuh atas semua dampak dari kerja samanya dengan pihak ketiga. Tapi biasanya, apabila ada tindakan pidana dari debt collector, pihak bank selalu lepas tangan dan mengatakan itu urusan personal debitur dan debt collector, padahal kejadian itu sangat banyak dan sistematis,” kata Yunita, anggota LBHI.

Apapun itu, kegiatan penagihan telah menjadi industri yang turut membangun ekonomi nasional karena menjadi back up dari sistem kredit perbankan nasional. Untuk ke depannya, profesionalisme diharapkan tercipta dari industri ini. Untuk kehidupan ekonomi dan social warga Indonesia yang lebih baik, terkhusus warga dari suku Ambon. Semoga!

Referensi: dokumentasi Vice Indonesia (Kathleen Malay & kru).

About fachrul khairuddin

View all posts by fachrul khairuddin →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *