Lika-liku Konflik Tanah

KABARKAMi – Konflik tanah (agraria) masih menjadi permasalahan hebat di negara ini. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2017 saja ada 659 konflik yang belum selesai, mulai dari sengketa perkebunan, properti, infrastruktur, pertanian, hutan, laut, hingga tambang.

Untuk urusan tanah itu prinsipnya cuma dua: kuasai lokasi dan kuasai surat-surat. Celakanya, kedua prinsip tersebut sama-sama rumit dalam proses pelaksanaannya. Dalam menguasai lokasi, misalnya, cara-cara premanisme masih sering digunakan oleh kebanyakan orang; bahkan sampai melibatkan aparat militer. Itu dilakukan karena cara kekerasan masih dianggap lebih cepat dan efektif dibandingkan cara negosiasi. Pun jalur negosiasi sudah ditempuh, bumbu-bumbu kekerasan biasanya masih menyertai di belakang.

Dalam urusan penguasaan surat-surat lebih kompleks lagi. Banyak keluhan tentang lambannya pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau adanya dua sertifikat yang terbit untuk satu tanah alias sertifikat tumpang-tindih. Pun upaya-upaya perbaikan BPN sudah dimulai sejak era Presiden Soesilo Bambang Yudoyono, urusan sertifikat tanah tetap saja masih bermasalah.

Pada era Presiden Jokowi sekarang, reformasi agraria terlihat lebih ada progres. Kesediaan Presiden Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah secara terbuka adalah sindiran halus agar BPN segera menyelesaikan urusan rumit ini. “Masih kurang hampir separuhnya, 56 persen di seluruh Indonesia,” kata Jokowi saat acara penyerahan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016 di Surakarta, sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com. Presiden Jokowi sendiri menargetkan ada sekira 60 juta sertifikat yang selesai hingga tahun 2025 mendatang.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kebijakan pemberian izin pengelolaan sumber daya alam, seperti izin pertambangan, hak pengelolaan hutan, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan yang sudah punya izin dan hak terkadang merasa di atas angin untuk melakukan tindakan-tindakan amoral yang berujung konflik.

Sekjen KPA, Idham Arsyad, mengatakan kepada detik.com, “Ketika Soeharto berkuasa sampai sekarang, tidak ada perubahan signifikan. Yang ada adalah watak eksploitatif. Mengeksploitasi kekayaan alam. Peruntukan tanah skala luas memang diperuntukkan lebih banyak untuk pengusaha dan sangat minim perspektif keberpihakan terhadap rakyat.”

About fachrul khairuddin

View all posts by fachrul khairuddin →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *